Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur Untuk Pelayanan yang Merata

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur Untuk Pelayanan yang Merata.

Wacana pemekaran wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) kembali bergulir dan terus menjadi perbincangan elit politik lokal.

Dimana, pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini dianggap sebagai solusi strategis untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu usulan pemekaran wilayah Sumatera Selatan yang kini menjadi sorotan adalah pembentukan Kabupaten Pantai Timur yang akan memisahkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Dua Kabupaten Baru Pisah Dari Muara Enim

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Jasela Masih Tataran Aspirasi Publik

Usulan pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini didasari oleh berbagai pertimbangan, mulai dari luasnya wilayah hingga tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Sebab, sebelum muncul usulan pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu kabupaten terluas, dengan luas wilayah mencapai 19.023 kilometer persegi.

Namun, mereka juga menyadari bahwa proses pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini memerlukan waktu dan kerja sama dari semua pihak.

Dengan komitmen dari pemerintah dan dukungan masyarakat, pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini berpotensi menjadi tonggak sejarah baru bagi Provinsi Sumsel.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Rencana Pembentukan Provinsi Sumselbar Aspirasi Masyarakat Akar Rumput

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Utara: Wacana Pembentukan Kabupaten Talaud Selatan Sebagai Pusat Ekonomi Baru

Dengan wilayah yang begitu luas, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam memberikan pelayanan yang merata dan efektif kepada seluruh masyarakat. 

Kondisi geografis yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman, menambah kompleksitas dalam distribusi layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Sumber: palpos.disway.id