BACA JUGA:Celios Menilai Megaproyek IKN Nusantara Gagal: Tantangan Pembangunan dan Risiko Ekonomi
Pembubaran Satgas ini dipandang sebagai langkah rasionalisasi kelembagaan, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
Dengan struktur yang lebih ramping dan terpusat, OIKN diharapkan bisa bergerak lebih lincah dan cepat dalam mengejar target penyelesaian pembangunan.
Para pengamat menilai bahwa dengan adanya satu pintu koordinasi melalui OIKN, maka proses pengadaan, tender, pengawasan, hingga pelaporan keuangan bisa dilakukan lebih transparan dan terstruktur.
Namun, pembubaran ini juga menyisakan pertanyaan tentang nasib personel dan tenaga ahli yang sebelumnya tergabung dalam Satgas.
Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah memberikan kejelasan status para tenaga profesional tersebut—apakah akan dialihkan ke OIKN atau kembali ke unit kerja asalnya di Kementerian PUPR.
Kawasan Legislatif dan Yudikatif Menjadi Prioritas Baru
Fokus pembangunan saat ini diarahkan ke dua komponen penting pemerintahan, yakni Gedung DPR dan Gedung Mahkamah Agung yang masuk dalam bagian Kawasan Legislatif dan Yudikatif.
Ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa pemindahan pusat kekuasaan dari Jakarta ke IKN benar-benar dimulai dari lembaga-lembaga tinggi negara.
Desain kawasan legislatif dan yudikatif ini tengah difinalisasi dan akan segera masuk tahap pelaksanaan fisik.
OIKN juga dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investor asing dan swasta nasional, untuk mempercepat proses konstruksi dengan model pembiayaan kreatif.
Prabowo: Komitmen Lanjutkan IKN Tidak Berubah
Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dirinya berkomitmen melanjutkan proyek IKN sebagai bagian dari visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.
Prabowo memandang IKN bukan hanya sebagai pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ikon transformasi nasional, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan simbol Indonesia yang maju serta berdaulat.
"Kita akan lanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ini bukan hanya soal gedung dan jalan, tapi tentang masa depan bangsa," tegas Presiden dalam pernyataan resminya awal tahun ini.