Dari total temuan tersebut 12 diantaranya telah dilaporkan ke penegak hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.
BACA JUGA:PLN Terapkan Kesetaraan Gender dan Inklusifitas di Lingkungan Kerja Berstandar Internasional
Namun hal ini tidaklah cukup untuk guna mempercepat penghentian aktivitas PLTU batubara di Sumatera.
Sementara rezim Prabowo sekarang ini semakin beringas dan terkesan membabi buta mendukung proyek-proyek batubara, Hilirasi batubara dalam bentuk gas.
Kemudian dukungan terhadap ekploitasi nikel sebagai media pengganti minyak bumi, dan Danantara yang juga berpotensi mendukung gasifikasi batubara serta industri-industri turunannya adalah bentuk nyata bahwa rezim ini tidak berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh baik transisi energi dunia.
Pembiayaan eksploitasi pada sumber daya alam seperti hilirisasi batubara merupakan kebijakan yang kontra produktif dengan agenda transisi energi yang sedang dilakukan negara Indonesia.
Ali Akbar Konsolidator Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) yang juga merupakan Ketua Kanopi Hijau Indonesia menyatakan, “Belum ada pergerakan yang signifikan dari negara untuk menjalankan agenda transisi energi. Yang muncul adalah strategi akal-akalan seperti co-firing, gasifikasi batubara dan biomas, yang semuanya bertujuan untuk
melanggengkan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik di Sumatera”.
Wilton Amos Panggabean dari YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekan Baru mengatakan, "Riau tanpa batubara merupakan langkah tepat mengatasi krisis iklim, karena keberadaan PLTU Tenayan Raya justru menambah derita bagi masyarakat Riau ditengah fenomena cuaca yang ekstrim.
Selain itu Nelayan di Okura juga terdampak karena tidak bisa lagi mengkonsumsi air dari Sungai Siak.
BACA JUGA:Kasus Retrofit PLTU Bukit Asam, KPK Diminta Segera Tersangkakan HP
Tidak adanya komitmen Pemerintah untuk menghentikan laju emisi karbon berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat Riau khususnya bagi mereka yang tinggal di sekitar PLTU".