PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah NTB: Calon Kabupaten Sumbawa Tengah untuk Meningkatkan Efisiensi Birokrasi.
Usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka dari Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Kali ini, wilayah tengah Kabupaten Sumbawa tengah diperjuangkan untuk dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang diberi nama Calon Kabupaten Sumbawa Tengah.
Rencana ini muncul sebagai upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mengakselerasi pembangunan sektor unggulan lokal seperti pertanian dan pariwisata.
BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTB: Calon Kota Selong Bersiap Jadi Pusat Pemerintahan Baru Lombok Timur
BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTB: Calon Kabupaten Lombok Selatan Fokus Konektivitas Kawasan Pesisir
Calon kabupaten ini dirancang untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sumbawa induk, dengan cakupan wilayah sebanyak lima kecamatan yang berada di zona tengah kabupaten.
Secara geografis, wilayah ini memiliki luas sekitar 815 kilometer persegi dengan populasi penduduk mencapai 126.000 jiwa.
Pusat pemerintahan baru rencananya akan dipusatkan di Kecamatan Alas, yang selama ini dikenal sebagai sentra pertanian produktif dan pusat distribusi hasil bumi bagi kawasan sekitarnya.
Pemekaran wilayah menjadi strategi umum yang digunakan banyak daerah di Indonesia untuk mengatasi kendala geografis, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mempercepat pertumbuhan pembangunan yang inklusif.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah NTB: Aspirasi Pembentukan Kota Praya untuk Percepatan Pembangunan Perkotaan
BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTB: Usulan Pembentukan 7 Kabupaten dan Kota Baru Ubah Peta Wilayah
Dalam konteks Sumbawa, wilayahnya yang sangat luas membuat distribusi pembangunan dan layanan pemerintahan tidak merata.
Jarak antar kecamatan yang cukup jauh dengan ibukota kabupaten induk, Sumbawa Besar, membuat warga di wilayah tengah sering merasa terpinggirkan.
Dengan lahirnya Kabupaten Sumbawa Tengah, diharapkan daerah ini akan memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya.