Hal ini akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
Tantangan Pemekaran: Regulasi Moratorium dan Kesiapan Daerah
Meski aspirasi semakin menguat, tantangan besar masih menghadang, terutama terkait moratorium pemekaran daerah yang hingga kini masih diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.
Sejak 2014, tidak ada satu pun DOB baru yang disahkan, kecuali untuk daerah khusus seperti Papua yang didorong demi alasan strategis dan keadilan pembangunan.
Namun, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tetap optimis.
Mereka menilai bahwa Paser Tengah memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan geopolitik yang layak untuk mendapatkan perhatian khusus.
Apalagi dalam konteks Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dibangun di Kalimantan Timur, kebutuhan akan penataan ruang dan dukungan kawasan penyangga menjadi sangat relevan.
“Paser Tengah bisa menjadi buffer zone (zona penyangga) bagi IKN. Ini peluang emas yang harus kita raih bersama,” tegas Suparman dari KPKPT.
Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
Harapan masyarakat Paser Tengah tidak hanya sebatas pada status administratif semata.
Lebih dari itu, mereka ingin agar wilayahnya tumbuh dan berkembang seperti daerah lain yang telah lebih dulu dimekarkan dan berhasil mempercepat kesejahteraan warganya.
Dengan dukungan dari semua pihak — mulai dari masyarakat, tokoh lokal, akademisi, hingga pemerintah daerah — pembentukan Kabupaten Paser Tengah bukanlah sesuatu yang mustahil.
Ini adalah bagian dari perjalanan panjang rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan pembangunan, pemerataan layanan, dan masa depan yang lebih baik.