“Saya sudah lulus seleksi, NIP sudah keluar. Tapi SK belum ada. Saya tidak bisa bekerja di tempat sebelumnya karena status saya sudah calon ASN. Tapi juga belum bisa bekerja di instansi baru karena SK belum terbit,” ujar Ahmad.
Rekomendasi BKN untuk Instansi Pemerintah
BKN dalam laporannya merekomendasikan beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah agar proses pengangkatan CASN 2024 bisa rampung sesuai target:
Segera mengusulkan NIP dan nomor induk PPPK ke BKN bagi yang belum.
Memanfaatkan sistem SIASN secara maksimal, termasuk fitur penerbitan SK otomatis dan TTE.
Menghindari pengajuan mendekati batas waktu untuk menghindari penumpukan beban administrasi.
Melakukan koordinasi internal dan menetapkan tim khusus untuk percepatan penyelesaian administrasi ASN.
Mengadakan bimbingan teknis internal jika mengalami kendala SDM atau teknis penggunaan SIASN.
Berkoordinasi dengan BKN secara berkala untuk monitoring dan penyelesaian permasalahan teknis.
Menuju ASN Digital dan Profesional
Pengangkatan CPNS dan PPPK bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kualitas dan tata kelola.
Dengan sistem digital yang dimiliki BKN saat ini, Indonesia berpeluang besar untuk mencetak birokrasi yang responsif, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Namun, sistem digital secanggih apapun tidak akan efektif tanpa didukung oleh komitmen dan kecepatan kerja dari tiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Birokrasi tidak boleh lamban. Di era Presiden Prabowo, semua harus serba cepat dan tepat. Karena rakyat menunggu layanan terbaik dari ASN,” tutup Prof. Zudan.