Usulan resmi dari Gubernur Jawa Barat kepada pemerintah pusat (Presiden, DPR RI, dan DPD RI).
Evaluasi kelayakan dari pemerintah pusat, baik dari sisi administratif, teknis, dan kewilayahan.
Mekanisme musyawarah dan persetujuan, yang mencakup:
Keputusan musyawarah desa.
Persetujuan DPRD Kabupaten Cirebon bersama Bupati Cirebon.
Persetujuan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat.
Berdasarkan ketentuan terbaru, daerah persiapan pemekaran yang diusulkan oleh daerah akan mendapatkan waktu tiga tahun untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi daerah otonomi penuh.
Respon Masyarakat dan Tantangan Politik
Masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon, khususnya di Gebang, Losari, dan sekitarnya, telah lama menyuarakan aspirasi ini.
Mereka menilai selama ini banyak program pembangunan dan kebijakan publik yang tidak menjangkau wilayah mereka secara optimal.
Harapan besar kini tertuju pada para pemimpin daerah dan pusat agar tidak mengabaikan suara rakyat.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Pemekaran daerah kerap dikritisi sebagai pemborosan anggaran dan potensi konflik administratif.
Namun, jika direncanakan dan dikawal dengan baik, pemekaran justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Masa Depan Cirebon Timur: Menuju Kabupaten Mandiri dan Maju
Cirebon Timur menyimpan potensi besar. Dengan letak strategis di jalur pantura dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, wilayah ini bisa menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Barat bagian timur.
Namun, semua itu hanya bisa terwujud jika proses pemekaran berjalan lancar, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.