Dari sisi kemampuan ekonomi, wilayah Kuningan Timur dinilai cukup potensial.
Namun, dari segi kesiapan administratif dan infrastruktur pemerintahan (kantor bupati, kantor dinas, lembaga pendidikan tinggi), perlu perencanaan lebih lanjut.
Peran Pemerintah Kabupaten Induk
Peran Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai daerah induk sangat penting dalam menyikapi aspirasi pemekaran ini.
Dukungan dari Bupati Kuningan dan DPRD Kabupaten Kuningan akan memperkuat legitimasi dan proses administratif pembentukan DOB.
Jika pemerintah kabupaten memberikan dukungan resmi, maka peluang disetujuinya pemekaran Kuningan Timur akan jauh lebih besar ketika pemerintah pusat membuka kembali keran pemekaran wilayah.
Harapan Masyarakat
Warga di Kecamatan Cibingbin, Karangkancana, dan sekitarnya berharap bahwa aspirasi mereka tidak hanya menjadi wacana kosong.
Dengan pemekaran, mereka berharap ada percepatan pembangunan, peningkatan ekonomi, serta pemerataan layanan dasar.
Selain itu, mereka juga menginginkan agar suara masyarakat dari desa-desa pelosok lebih diperhatikan dalam pengambilan kebijakan publik, yang selama ini terasa sangat sentralistik dan berjarak.
"Kami tidak ingin hanya jadi penonton pembangunan. Kami ingin ikut berperan aktif dan merasakan hasil pembangunan itu sendiri," ujar Yanti, warga Desa Cipondok, Kecamatan Cibingbin.
Aspirasi pembentukan Kabupaten Kuningan Timur merupakan cermin dari kebutuhan nyata masyarakat akan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dekat.
Wilayah timur Kuningan dengan segala potensinya layak diperjuangkan sebagai daerah otonomi baru yang mandiri, produktif, dan inklusif.
Meski harus menghadapi tantangan administratif dan moratorium pemerintah pusat, aspirasi ini tidak boleh diabaikan.
Justru, pemerintah daerah dan pusat perlu mulai menyiapkan kajian akademis dan peta jalan pemekaran yang matang sebagai investasi sosial-politik jangka panjang bagi keadilan pembangunan di Jawa Barat.