Respon Pemerintah Daerah dan Provinsi
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sendiri masih melakukan kajian terkait usulan tersebut.
Bupati Raja Ampat dalam beberapa kesempatan menyatakan terbuka terhadap aspirasi masyarakat, selama proses pemekaran dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya menyatakan bahwa pihak provinsi siap memfasilitasi kajian teknis dan pengumpulan data pendukung jika ada permintaan resmi dari forum masyarakat.
Langkah Strategis ke Depan
Untuk mewujudkan Kabupaten Raja Ampat Utara, perlu ada strategi terpadu antara masyarakat, tokoh adat, pemerintah daerah, akademisi, dan legislatif. Beberapa langkah strategis yang sedang dirumuskan antara lain:
Pemetaan wilayah dan potensi ekonomi
Pendataan jumlah penduduk dan sebaran kampung
Penyusunan naskah akademik DOB Raja Ampat Utara
Lobi politik ke DPR RI dan DPD RI
Penyelenggaraan forum rakyat, seminar publik, dan deklarasi terbuka
Menjemput Keadilan untuk Raja Ampat Utara
Pemekaran wilayah bukan sekadar membagi kekuasaan, tetapi soal menegakkan keadilan spasial, memperkuat identitas lokal, dan mempercepat pembangunan.
Bagi warga Raja Ampat Utara, pembentukan kabupaten baru adalah harapan yang telah lama disimpan dan kini mulai dinyatakan dengan suara bulat.
Jika pemerintah pusat benar-benar mendengar suara rakyat dari gugusan pulau di utara sana, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, kita akan menyaksikan lahirnya Kabupaten Raja Ampat Utara sebagai kabupaten baru di Provinsi Papua Barat Daya — sebuah langkah maju menuju Indonesia yang lebih adil dan merata.
Aspirasi Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Provinsi Banyumasan Dinilai Siap Jadi Pusat Ekonomi dan Pariwisata Baru.