Bandara di wilayah ini juga hanya melayani penerbangan terbatas.
Keterpencilan ini menyebabkan biaya logistik mahal, harga barang kebutuhan pokok tinggi, dan lambatnya arus informasi serta teknologi.
2. Sentralisasi Pemerintahan di Kupang
Sebagai ibukota NTT, Kupang menjadi pusat pemerintahan yang jauh dari wilayah Lembata-Alor.
Dalam berbagai aspek, pengambilan keputusan dan pendistribusian anggaran sering tidak mengakomodasi kebutuhan spesifik wilayah kepulauan ini.
Dengan menjadi provinsi sendiri, masyarakat bisa lebih cepat mengakses layanan pemerintahan.
3. Ketimpangan SDM dan Fasilitas Dasar
Sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah ini tertinggal dibanding daerah lain.
Kurangnya guru, tenaga medis, dan fasilitas penunjang membuat masyarakat sulit meningkatkan kualitas hidup.
Pemekaran menjadi provinsi sendiri memungkinkan alokasi anggaran dan kebijakan yang lebih fokus pada pembangunan manusia.
Dukungan dari Tokoh dan Masyarakat
Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Lembata Alor mendapat dukungan dari berbagai tokoh adat, tokoh agama, akademisi, serta generasi muda dari Alor dan Lembata.
Mereka menilai pemekaran wilayah merupakan solusi konkret atas stagnasi pembangunan yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Beberapa tokoh bahkan telah melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI, DPD RI, serta Kementerian Dalam Negeri, membawa naskah akademik dan proposal pemekaran.
Langkah Strategis Menuju Provinsi Kepulauan Lembata Alor
Penyusunan Naskah Akademik DOB oleh perguruan tinggi lokal dan nasional untuk menjadi landasan hukum dan administratif.