Lebih lanjut, Deru menegaskan pentingnya pengawasan terhadap dana koperasi sebesar Rp3 miliar per desa agar tidak disalahgunakan.
BACA JUGA:Beckham Putra Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia Gantikan Septian Bagaskara
BACA JUGA:Kevin Diks Cetak Gol & Bawa FC Copenhagen Juara Liga Denmark
Dana tersebut akan mendanai unit usaha seperti agen elpiji, penyewaan alsintan, agen sembako, hingga simpan pinjam elektronik.
“Kepala daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program,” ujar Deru.
Menko Perekonomian Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk mendukung koperasi, yaitu Rp250 triliun untuk Koperasi Merah Putih, Rp300 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Rp200 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis.
“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan ekonomi desa, mulai dari pangan, pertanian, hingga layanan keuangan,” jelas Zulkifli.
Ia juga mengungkapkan bahwa beras dan jagung Indonesia saat ini mengalami surplus, sehingga koperasi memiliki peran penting dalam distribusi hasil pangan nasional.
Peluncuran Koperasi Merah Putih ini didukung dengan penerbitan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025, serta pembentukan Satgas yang diketuai oleh Gubernur di tingkat provinsi.
Acara ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumsel, Forkopimda, camat, lurah, dan kepala desa yang berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis desa melalui koperasi.*