Selain itu, masyarakat di kawasan ini memiliki akses terbatas terhadap layanan pemerintahan karena jarak yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Mukomuko.
Oleh karena itu, pemekaran dianggap mendesak guna mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Potensi Ekonomi dan Sosial di Wilayah Calon DOB
A. Pertanian dan Perkebunan
Bengkulu merupakan salah satu provinsi penghasil kelapa sawit, karet, dan kopi terbaik di Indonesia.
Di daerah-daerah yang akan dimekarkan, banyak lahan pertanian belum dikelola secara optimal karena minimnya dukungan infrastruktur dan teknologi.
Dengan pembentukan DOB, pemerintah daerah baru bisa lebih fokus pada pengembangan komoditas unggulan dan membangun sistem distribusi hasil pertanian ke luar daerah.
B. Pariwisata dan Budaya Lokal
Bengkulu menyimpan keindahan alam berupa pantai, air terjun, perbukitan, dan kawasan adat.
Calon Kabupaten Basemah Selatan, misalnya, memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata alam dan budaya.
Ritual adat, kesenian lokal, dan warisan sejarah bisa diangkat sebagai daya tarik wisata unggulan berbasis komunitas.
C. Sumber Daya Manusia
Masyarakat Bengkulu dikenal memiliki semangat gotong royong dan budaya kerja keras.
Namun, masih banyak daerah terpencil yang minim fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
DOB baru dapat membuka peluang pembangunan sekolah menengah kejuruan, pusat pelatihan kerja, serta program pemberdayaan perempuan dan pemuda.
Tantangan dan Harapan
Meski pemekaran wilayah menjanjikan banyak manfaat, tetap ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain:
Kesiapan Infrastruktur:
Banyak wilayah calon DOB yang belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi.
Kapasitas SDM Pemerintahan:
Pembentukan daerah baru memerlukan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten, yang jumlahnya masih terbatas di wilayah perdesaan.
Pendanaan dan Keberlanjutan Anggaran:
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah sejak 2014, kecuali untuk DOB strategis. Kesiapan dokumen, kajian akademik, dan dukungan politik menjadi syarat penting.
Namun demikian, dukungan dari masyarakat lokal, tokoh adat, serta para anggota legislatif di tingkat provinsi dan pusat bisa menjadi pendorong kuat untuk mempercepat realisasi pemekaran.