Infrastruktur Dana pembangunan DAK/DID Pembebasan lahan & lingkungan
Ekonomi Industri pertanian & pertambangan Kontroversi lingkungan
Sosial & Budaya Identitas dan kearifan lokal Konflik identitas & administratif
Politik Peningkatan otonomi daerah Moratorium DOB & blokir politik
Regulasi Undang‑Undang Provinsi Baru Penyiapan tata wilayah & kelembagaan
Momentum & Rekomendasi Tindakan
Dialog Terbuka Antar Daerah
Wacana ini harus melibatkan kepala daerah dari Sumsel dan Bengkulu; serta LSM, akademisi, dan tokoh adat.
Kajian Komprehensif (Feasibility Study)
Studi potensi sosial, ekonomi, lingkungan harus digencarkan—melibatkan akademisi dan LSM.
Percepatan Kesiapan Infrastruktur Dasar
Pemerintah kabupaten agar mengusulkan skema pengembangan infrastruktur lewat DAK/DID/BKAD.
Pendidikan Publik & Sosialisasi
Edukasi ke warga terkait manfaat, implikasi, dan perubahan pemerintahan jika provinsi baru terbentuk.
Lobi di Tingkat Pusat
Kolaborasi antar daerah agar dorongan politik jelas—upaya ini akan mempengaruhi moratorium DOB.
Kabupaten Lahat tengah berada di persimpangan sejarah. Dari sebuah “kuburan massal” di masa lalu yang melahirkan identitas melalui namanya, kini Lahat berpotensi menjadi pusat pemerintahan provinsi baru—Palapa Selatan.
Prospek ini membuka peluang pemerataan, pertumbuhan, dan hilirisasi potensi lokal. Namun tantangan regulasi, politik, birokrasi, serta kesiapan infrastruktur dan manusia juga nyata.
Ke depan, kolaborasi multisektor dan strategi matang menjadi kunci untuk membangun masa depan Palapa Selatan—dengan Lahat sebagai jantungnya.