Persetujuan DPR RI dan DPD RI:
Setelah pembahasan mendalam, pemekaran harus disetujui oleh parlemen.
Pengesahan oleh Presiden:
Setelah disetujui, Presiden akan mengesahkan pembentukan provinsi baru.
Tantangan dan Harapan untuk Provinsi Mataraman
Meski memiliki banyak manfaat, pemekaran juga menghadapi tantangan seperti:
Tantangan politik:
Perbedaan pendapat di antara elite politik dan kebijakan moratorium DOB oleh pemerintah pusat.
Tantangan ekonomi:
Provinsi baru harus mampu mandiri secara finansial dan menarik investasi.
Tantangan sosial:
Masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan administratif dan birokrasi.
Namun, dengan persiapan matang dan dukungan yang kuat, pemekaran Provinsi Mataraman diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.