Jika wacana ini benar-benar terwujud, Pulau Jawa akan mengalami perubahan besar.
Dari saat ini hanya memiliki 6 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur), bisa bertambah hingga 16 provinsi baru. Dampak positifnya antara lain:
Pembangunan lebih merata ke daerah-daerah penyangga.
Akses pelayanan publik lebih dekat.
Identitas lokal lebih dihargai.
Pusat pertumbuhan ekonomi baru muncul di berbagai wilayah.
Namun, di sisi lain juga muncul tantangan seperti meningkatnya biaya pemerintahan, potensi konflik politik lokal, hingga pemborosan anggaran jika tidak dikelola dengan baik.
Wacana pembentukan 10 provinsi baru di Pulau Jawa kembali menguat seiring dengan semakin besarnya kesenjangan pembangunan antara pusat provinsi dan daerah penyangga.
Harapan masyarakat jelas: pemerataan pembangunan, layanan publik lebih dekat, serta identitas lokal yang lebih diakui.
Namun, pemekaran tidak boleh terburu-buru. Pemerintah pusat harus memastikan kesiapan fiskal, SDM, serta stabilitas politik lokal.
Tanpa itu, pemekaran hanya akan menambah beban baru bagi negara.
Jika dikelola dengan tepat, pemekaran provinsi di Jawa bisa menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan pembangunan tidak lagi terpusat di kota-kota besar saja, melainkan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah.