Selain sektor pertanian, Tasikmalaya Selatan memiliki potensi industri kecil dan menengah, seperti kerajinan tangan khas Tasikmalaya yang telah dikenal hingga ke luar negeri.
Dengan adanya pemekaran, pemerintah daerah yang baru diharapkan dapat lebih fokus dalam meningkatkan daya saing industri kreatif setempat.
Wacana pemekaran ini sebenarnya sudah diperjuangkan sejak lama oleh tokoh-tokoh daerah, termasuk Presidium DOB Tasikmalaya Selatan, Asep Saepulloh ST MM.
Menurutnya, pemekaran ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat luasnya wilayah Tasikmalaya. Bahkan, ia menilai bahwa Tasikmalaya dapat dimekarkan menjadi empat kabupaten baru.
"Almarhum Prof Ending yang merupakan tokoh pemekaran Tasikmalaya Utara juga setuju bahwa Tasikmalaya Selatan lebih layak dimekarkan terlebih dahulu," ujar Asep Saepulloh.
Dari sisi regulasi, pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya:
Perpres Nomor 84 tentang Pengembangan Kawasan Jabar Selatan
Perda Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jabar Selatan
Selain itu, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, juga menyatakan dukungannya terhadap pemekaran ini.
Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan bahwa pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Tasikmalaya Utara adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap pembentukan dua kabupaten baru ini bisa terwujud antara tahun 2024 hingga 2030," ujar Ade Sugianto.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa meskipun terjadi pemekaran, nama Tasikmalaya tetap akan digunakan sebagai identitas utama dalam konsep "Tasikmalaya Raya".
Tantangan dalam Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan
Meskipun memiliki banyak potensi dan dukungan, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam proses pemekaran ini, di antaranya:
Moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB)
Hingga saat ini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan DOB, sehingga perlu ada langkah politik yang lebih kuat untuk mendorong realisasi pemekaran.
Kesiapan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah menjadi prioritas utama agar pemekaran tidak hanya sebatas pembentukan administratif semata.
Keberlanjutan Anggaran
DOB membutuhkan anggaran yang besar, sehingga perlu ada jaminan bahwa keuangan daerah dapat menopang operasional kabupaten baru.
Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat
Dukungan dari masyarakat sangat penting agar proses pemekaran dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik kepentingan.