Pemerintah Kabupaten Banyumas telah merinci dua rencana pemekaran daerah otonomi baru yang siap diwujudkan setelah moratorium dicabut:
1. Kabupaten Banyumas Barat
Salah satu usulan yang menarik adalah pembentukan Kabupaten Banyumas Barat, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Banyumas.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Rencana 3 Provinsi Baru dan Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Tiga Provinsi Baru Masih Menjadi Kontroversi
Sebanyak 10 kecamatan di Kabupaten Banyumas siap bergabung dengan Kabupaten Banyumas Barat, dengan rencana ibukota kabupaten di Kecamatan Wangon. Ke-10 kecamatan tersebut mencakup:
Kecamatan Wangon
Kecamatan Gumelar
Kecamatan Rawalo
Kecamatan Purwojati
Kecamatan Patikraja
Kecamatan Pekuncen
Kecamatan Lumbir
Kecamatan Ajibarang
Kecamatan Jatilawang
Kecamatan Cilongok
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Menguak Eksplorasi Pesona Alam di Pintu Gerbang Sumatera
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta Kembali Mencuat
2. Kota Purwokerto
Selain itu, terdapat usulan pembentukan Kota Purwokerto sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Banyumas.
Delapan kecamatan bersiap untuk bergabung dengan Kota Purwokerto, dengan rencana ibukota kota ini berada di Kecamatan Purwokerto Barat. Kecamatan yang terlibat antara lain:
Kecamatan Purwokerto Barat
Kecamatan Sumbang
Kecamatan Kedungbanteng
Kecamatan Baturraden
Kecamatan Karanglewas
Kecamatan Purwokerto Timur
Kecamatan Purwokerto Selatan
Kecamatan Purwokerto Utara
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Wacana Pembentukan Provinsi Lampung Utara dengan Tantangan dan Perjuangan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Lampung: Transformasi Besar Menuju Masa Depan Lebih Cerah
Alasan di Balik Pemekaran
Pemekaran ini diakui sebagai langkah yang sangat tepat, mengingat pertumbuhan signifikan dalam hal jumlah penduduk dan kompleksitas administratif Kabupaten Banyumas.
Dengan adanya pemekaran, diharapkan pelayanan publik dapat lebih optimal, pengembangan wilayah dapat lebih terarah, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat.
Dampak Positif dan Tantangan
Langkah pemekaran ini diyakini akan membawa dampak positif, seperti peningkatan perekonomian, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, tantangan seperti alokasi anggaran, koordinasi antarwilayah, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi fokus perhatian.
Menyusul progres pemekaran ini, masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat bersatu untuk mendukung dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga di wilayah tersebut.