Secara geografis, wilayah selatan Sumba memiliki akses yang relatif baik ke jalur laut, membuka peluang besar untuk pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari.
Selain itu, kawasan ini juga kaya akan potensi pertanian dan peternakan yang selama ini belum tergarap secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan dari pusat pemerintahan di Waingapu, ibukota Sumba Timur.
Beberapa desa di wilayah selatan bahkan masih harus menempuh perjalanan belasan hingga puluhan kilometer untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
Dalam konteks inilah, pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi jangka panjang yang masuk akal dan realistis.
Sejumlah tokoh politik lokal dan anggota DPRD NTT telah menyatakan dukungan terhadap aspirasi pembentukan Kabupaten Sumba Selatan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Siasia Agar Responsif Terhadap Warga
Mereka menyebut bahwa aspirasi ini merupakan refleksi dari semangat demokrasi dan otonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tokoh masyarakat setempat bahkan telah membentuk tim persiapan pembentukan DOB Sumba Selatan yang bertugas merumuskan dokumen-dokumen pendukung, termasuk kajian akademis, pemetaan wilayah, hingga simulasi anggaran belanja daerah.
Menurut Koordinator Forum Pemekaran Kabupaten Sumba Selatan, langkah ini bukan untuk memecah belah, melainkan untuk mempercepat pembangunan dan memperluas jangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat.
"Kami tidak sedang memperjuangkan ego sektoral, kami sedang memperjuangkan keadilan sosial. Sudah terlalu lama wilayah selatan dibiarkan tertinggal," ujar salah satu tokoh adat dari wilayah calon kabupaten.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tengah: Wacana Pembentukan Kabupaten Tombotika Raya yang Kaya Hasil Hutan
Persyaratan Cukup Ketat
Sesuai dengan aturan yang berlaku, pembentukan DOB harus memenuhi sejumlah persyaratan yang cukup ketat.