Dengan topografi pegunungan dan pesisir yang indah, serta garis pantai yang panjang, Pulau Pantar memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan kelautan.
Namun hingga kini, pulau ini masih menghadapi tantangan besar dalam aksesibilitas, infrastruktur dasar, dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Aspirasi yang Sudah Lama Tertunda
Aspirasi pembentukan Calon Kabupaten Pantar bukanlah isu baru.
Wacana ini telah mengemuka sejak dua dekade lalu.
Namun, hingga kini belum terealisasi akibat sejumlah hambatan, salah satunya adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat sejak 2014.
Meski demikian, semangat masyarakat Pantar tidak pernah surut.
Tokoh masyarakat Pantar, Bapak Donatus Bala, menegaskan bahwa pemekaran wilayah ini bukan semata-mata tuntutan administratif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk mempercepat pembangunan.
"Kami tidak ingin lepas dari Kabupaten Alor karena kebencian, tetapi karena realitas pembangunan yang tidak merata. Pantar terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Kalabahi. Banyak desa di sini masih sangat tertinggal," ujarnya.
Calon Kabupaten Pantar dianggap telah memenuhi sejumlah persyaratan mendasar sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa kriteria penting seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan kemampuan fiskal telah dimiliki.