Selain itu, keberadaan kampus besar seperti Unpad dan ITB di Jatinangor menjadikan wilayah ini sebagai pusat pengembangan SDM unggul.
Jika dikelola secara otonom, potensi sumber daya manusia ini bisa dioptimalkan lebih jauh untuk pembangunan lokal yang berkelanjutan.
Rekomendasi dan Harapan Masyarakat
Gerakan aspiratif ini menyarankan beberapa hal sebagai langkah strategis menuju pemekaran, antara lain:
Pembentukan Tim Persiapan DOB Sumedang Barat secara resmi oleh DPRD dan Pemkab Sumedang.
Penyusunan naskah akademik dan kajian kelayakan wilayah dengan melibatkan perguruan tinggi.
Penguatan dukungan dari anggota DPRD Provinsi dan DPR RI dari dapil Sumedang dan Jawa Barat.
Pemetaan aset daerah, potensi pendapatan asli daerah (PAD), dan kesiapan infrastruktur.
Kampanye informasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemekaran dipahami sebagai solusi, bukan sekadar ambisi.
Harapannya, usulan ini bisa masuk ke dalam daftar RUU DOB prioritas bila pemerintah pusat mencabut moratorium.
Sumedang Barat dinilai memiliki seluruh prasyarat sebagai daerah otonom yang mandiri dan kompetitif.
Saatnya Warga Sumedang Barat Menentukan Nasibnya Sendiri
Aspirasi pemekaran Kabupaten Sumedang Barat mencerminkan keinginan rakyat untuk mendapatkan keadilan pembangunan dan pemerintahan yang lebih efektif.
Dengan pendekatan strategis, partisipatif, dan kolaboratif, perjuangan ini bisa menjadi contoh gerakan akar rumput yang solid dalam demokrasi lokal.
Kini, bola berada di tangan pemerintah daerah dan pusat untuk mendengarkan suara warga barat Sumedang—khususnya dari Tanjungsari, Jatinangor, dan sekitarnya—yang ingin mengambil kendali atas masa depan wilayahnya sendiri.