Nama "Imeko" diambil dari gabungan beberapa distrik di wilayah perbatasan antara Papua Barat Daya dan Papua Selatan.
Pembentukan kabupaten ini bertujuan untuk memperkuat integrasi dan mempercepat pelayanan publik di wilayah perbatasan, yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi dan komunikasi.
3. Kabupaten Malamoi
Malamoi adalah nama yang sarat makna budaya dan spiritual bagi masyarakat adat Moi.
Wilayah ini diusulkan menjadi DOB karena terletak strategis di bagian tengah provinsi dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya baru.
4. Kabupaten Mpur
Kabupaten Mpur akan dibentuk dari distrik-distrik yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya tinggi, namun belum tersentuh secara optimal oleh pembangunan.
Kabupaten ini juga menjadi simbol pengakuan terhadap identitas dan eksistensi suku Mpur yang selama ini tersebar di wilayah barat provinsi.
5. Kabupaten Raja Ampat Utara
Wilayah ini terdiri dari gugusan pulau-pulau di utara Kabupaten Raja Ampat.
Usulan pemekaran Raja Ampat Utara didasari kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan serta pelayanan di kawasan pesisir dan kepulauan, yang kaya akan potensi wisata bahari namun minim akses infrastruktur.
6. Kabupaten Raja Ampat Selatan
Melengkapi Raja Ampat Utara, DOB ini akan mencakup wilayah selatan Raja Ampat yang juga memiliki kekayaan ekowisata dan potensi perikanan.
Pemekaran ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.
Pemekaran wilayah Papua Barat Daya membawa harapan besar, namun juga menimbulkan berbagai tantangan.
Dari sisi peluang, pembentukan DOB dapat mempercepat distribusi anggaran, membuka ruang partisipasi lokal, dan memperluas jaringan infrastruktur yang selama ini tersendat karena sentralisasi administrasi.
Tantangan Pemekaran Wilayah
Namun dari sisi tantangan, pemerintah perlu menyiapkan dengan matang aspek-aspek berikut:
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM):
Masih terbatasnya aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas memadai menjadi tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan baru di DOB.
Ketersediaan Anggaran:
Pemekaran wilayah memerlukan anggaran besar, baik untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, penyediaan layanan dasar, hingga pembangunan jalan dan jembatan penghubung.
Tata Kelola dan Kepemimpinan Lokal:
Pemerintah pusat dan provinsi harus menjamin bahwa pemekaran tidak menjadi lahan baru korupsi, nepotisme, atau konflik kepentingan antar-elite lokal.