PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Bengkulu: Wacana Pembentukan Dua Kabupaten Baru Untuk Pengelolaan Potensi Lokal.
Rencana pemekaran wilayah Bengkulu yang berada di pesisir barat Pulau Sumatra, dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa.
Potensi pemekaran wilayah Bengkulu tersebar di berbagai kabupaten dan wilayah administratif yang hingga kini masih menghadapi tantangan.
Adapun tantangan pemekaran wilayah Bengkulu yakni dalam hal pemerataan pembangunan, akses pelayanan publik, serta pengelolaan potensi lokal.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bengkulu: Wacana Pembentukan Dua Provinsi Baru Mengubah Peta Geopolitik Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, aspirasi masyarakat terkait pemekaran wilayah Bengkulu semakin menguat dan terus diperjuangkan berbagai pihak.
Alasannya, karena pemekaran wilayah Bengkulu dianggap sebagai solusi strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, serta membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata.
Gagasan pemekaran wilayah Bengkulu ini tidak hanya didorong oleh tokoh masyarakat dan kepala daerah, tetapi juga oleh akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pelaku usaha lokal yang melihat peluang besar dari pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Terakhir, pemekaran wilayah Bengkulu merupakan proses pembentukan daerah baru dengan memisahkan sebagian wilayah dari kabupaten/kota atau provinsi induknya.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bengkulu: Wacana Pembentukan Provinsi Bengkulu Utara Andalkan Potensi Wilayah
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Bengkulu: Wacana Pembentukan Kota Curup Untuk Pemerataan Pelayanan Publik
Selain itu, tujuan pemekaran ini untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di Provinsi Bengkulu, luas wilayah yang mencapai sekitar 20.130 km² dan kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan, lembah, dan kawasan pesisir menjadikan beberapa daerah terpencil sulit dijangkau.
Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar di sejumlah kecamatan dan desa.