PRABUMULIH, PALPOS.ID - Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terus memperkuat upaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Keuangan.
Kegiatan ini digelar oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih dan berlangsung di Fave Hotel Prabumulih, Kamis, 4 Desember 2025.
Acara tersebut diikuti sebanyak 175 peserta, terdiri dari para bendahara pengeluaran dan Kasubbag Keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Prabumulih.
BACA JUGA:Gelar Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah, Walikota Prabumulih Tekankan Penguatan Kompetensi ASN
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., didampingi oleh Kepala BPKAD Prabumulih, Wawan Gunawan SE Ak CA, serta Kabid Akuntansi BPKAD, Hukmil Kamil, yang juga turut hadir dan mendampingi pelaksanaan bimtek.
Diwawancarai usai kegiatan, Wakil Walikota Prabumulih Franky Nasril menegaskan bahwa bimtek ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh bendahara dan Kasubbag Keuangan OPD memiliki pemahaman yang sama dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
Menurutnya, profesionalitas dan kapasitas pengelola keuangan OPD merupakan salah satu faktor utama untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan Pemkot Prabumulih.
“Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bendahara pengeluaran dan Kasubbag Keuangan seluruh OPD di lingkungan Pemkot Prabumulih.
BACA JUGA:DPRD Prabumulih Gelar Reses Serentak di Tiga Dapil, Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Dominan
BACA JUGA:Polres Prabumulih Tuntaskan 9 dari 10 Bedah Rumah Tahun 2025, AKBP Bobby: Pondasi Kebahagiaan KPM
Harapannya, setelah bimtek, ilmunya bisa meningkatkan dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan,” ujar Franky saat diwawancarai usai membuka kegiatan.
Franky menambahkan bahwa selama ini penyusunan tata kelola pelaporan keuangan di OPD-OPD sudah berjalan sesuai dengan aturan dan pedoman yang berlaku.
Namun, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan agar reformasi birokrasi di bidang keuangan bisa terus berkembang dan tidak stagnan.