Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Rambang Lubai Lematang Kian Menguat

Jumat 19-12-2025,16:42 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Bambang

Enam kecamatan yang tergabung dalam PMDOB R2L meliputi:

Kecamatan Rambang

Kecamatan Lubai

Kecamatan Lubai Ulu

Kecamatan Rambang Niru

Kecamatan Empat Petulai Dangku

Kecamatan Lembak

Secara geografis dan administratif, wilayah ini dinilai memiliki syarat dasar untuk menjadi sebuah kabupaten mandiri.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Musi Ilir Menguat Lewat Rembuk Tokoh Adat

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Muba Timur Lengkapi Berkas Administrasi

Selain luas wilayah dan jumlah penduduk yang memadai, kawasan Rambang Lubai Lematang juga memiliki karakter sosial dan budaya yang relatif homogen.

Masyarakat setempat menilai pembangunan selama ini cenderung terpusat di wilayah tertentu Kabupaten Muara Enim. 

Akibatnya, daerah barat seperti Rambang, Lubai, dan Lembak kerap tertinggal dalam hal infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta akses administrasi pemerintahan.

Alasan Kuat di Balik Tuntutan Pemekaran

PMDOB R2L menegaskan bahwa tuntutan pemekaran wilayah Sumatera Selatan ini bukan dilatarbelakangi ego sektoral atau konflik politik, melainkan kebutuhan riil masyarakat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Banyuasin Timur Masuk Daftar Evaluasi Nasiona

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Tiga Kabupaten Baru Strategis Perkuat Ekonomi Lokal  

Beberapa alasan utama yang mendasari tuntutan tersebut antara lain:

Jarak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Muara Enim

Lambatnya pembangunan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar desa, jembatan, dan fasilitas umum

Minimnya pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan

Besarnya potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal

Menurut Usman, pembentukan kabupaten baru akan membuat pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran.

Kategori :