“Kami ingin pemerintahan yang dekat, cepat, dan tepat. Dengan kabupaten sendiri, pelayanan publik akan lebih efektif,” ujarnya.
Ancaman Oposisi: Sinyal Ketidakpuasan yang Serius
Yang membuat wacana ini semakin mengemuka adalah ancaman politik dari PMDOB R2L.
Jika tuntutan pembentukan DOB Kabupaten Rambang Lubai Lematang terus diabaikan, masyarakat menyatakan siap menjadi oposisi terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Ancaman ini bukan sekadar retorika.
PMDOB R2L disebut telah mulai membangun konsolidasi sosial-politik dari tingkat desa hingga kecamatan.
Bahkan, wacana pembentukan forum desa se-R2L di luar struktur koordinasi pemerintah kabupaten mulai menguat.
Situasi ini berpotensi menjadi tantangan serius bagi stabilitas politik lokal apabila tidak segera direspons secara bijak oleh pemerintah daerah.
Pemerintah Masih Bungkam
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Muara Enim terkait tuntutan pembentukan DOB Kabupaten Rambang Lubai Lematang.
Sikap diam ini justru memperkuat persepsi publik bahwa aspirasi masyarakat belum menjadi prioritas.
Padahal, semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan instrumen untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah tokoh lokal, termasuk dari kalangan DPRD dan tokoh adat, mulai menyatakan simpati terhadap perjuangan PMDOB R2L.
Mereka menilai, jika moratorium pemekaran wilayah dicabut oleh pemerintah pusat, Rambang Lubai Lematang memiliki peluang besar untuk menjadi kabupaten baru di Sumatera Selatan.
Langkah Strategis Menuju DOB Rambang Lubai Lematang
Dalam waktu dekat, PMDOB R2L telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya:
Melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Dalam Negeri