Sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.
BACA JUGA:Terdakwa Utama Wafat, Pengacara Amin Mansur Desak Hakim Hentikan Kasus Korupsi Tol Betung–Tempino
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Peningkatan Layanan Haji dan Umrah di Tahun Pertama Kementerian Baru.
Forum ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah.
Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, instansi vertikal, perangkat daerah, Bappeda kabupaten/kota, akademisi, BUMN dan BUMD, Ombudsman RI, organisasi profesi, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, mitra pembangunan, media massa, hingga Perencana Ahli Utama (PAU).
Melalui forum ini, seluruh peserta diharapkan dapat memberikan masukan dan saran konstruktif guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional.