PRABUMULIH, PALPOS.CO - Lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih (DPRD) Kota Prabumulih yakni Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi PKS dan Fraksi Golkar, menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda).
Kesepakatan tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Prabumulih dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan tiga raperda yang diajukan Pemerintah Kota Prabumulih.
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Prabumulih, Senin, 2 Maret 2026, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi didampingi wakil ketua I, Aryono ST dan wakil Ketia II, Ir Dipe Anom.
Turut hadir, Wali Kota Prabumulih, H Arlan, wakil wali kota, Franky Nasril SKom, Sekda H Elman ST MM, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
BACA JUGA:DPRD Kota Prabumulih Gelar Reses Serentak, Aspirasi Warga Disusun Berdasarkan Skala Prioritas
BACA JUGA:PMI Asal Prabumulih Ditahan di Imigrasi Kamboja, Disnaker Layangkan Surat ke Kementerian PPMI
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum secara bergantian.
Secara prinsip, seluruh fraksi menyatakan menerima dan mendukung ketiga raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
Juru bicara fraksi PDIP, Dhafina Marsya Tahira SH menyampaikan bahwa pihaknya memandang ketiga raperda tersebut memiliki urgensi dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat Kota Prabumulih saat ini.
Namun demikian, fraksi PDIP juga memberikan sejumlah catatan, saran, dan masukan agar substansi raperda dapat lebih tajam, komprehensif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
BACA JUGA:Dinkes Prabumulih Bersama BPOM Palembang Sidak Takjil, Hasilnya Aman Dikonsumsi
“Pada prinsipnya kami menyetujui ketiga raperda ini untuk dilanjutkan pembahasannya.
Namun kami meminta agar dalam pembahasan selanjutnya dilakukan pendalaman secara detail, termasuk kajian akademis dan dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul,” ujar Dhafina yang merupakan putri sulung H Andriansyah Fikri mantan wakil wali kota Prabumulih dua periode.
Hal senada juga disampaikan fraksi lainnya yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan raperda.