Desil juga bersifat dinamis.
Apabila masyarakat merasa data kesejahteraannya tidak sesuai kondisi sebenarnya, pemutakhiran dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan, Dinas Sosial, maupun mekanisme yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos.
Data selanjutnya dapat dihitung ulang secara berkala.
Artinya, seseorang yang sebelumnya menerima bantuan belum tentu otomatis menerima bantuan pada setiap periode.
Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya belum masuk daftar dapat memperoleh bantuan apabila setelah proses verifikasi dan pemutakhiran data dinilai memenuhi kriteria.
BPNT dan Bantuan Pangan Perlu Dicek Secara Berkala
Salah satu program yang banyak menjadi perhatian masyarakat adalah BPNT atau Program Sembako.
Masyarakat penerima manfaat perlu memastikan data kepesertaan dan rekening penyaluran tetap sesuai.
Apabila terdapat kendala dalam pencairan, masyarakat dapat melakukan konfirmasi melalui kanal pelayanan resmi pemerintah maupun bank penyalur sesuai mekanisme yang berlaku.
Untuk informasi mengenai desil dan sasaran bansos, laman resmi Cek Bansos saat ini menyebut bahwa desil 1 sampai 4 atau 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako.
Sementara itu, desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Karena itu, pengecekan NIK KTP tidak hanya berguna untuk mengetahui apakah seseorang mendapatkan bantuan, tetapi juga membantu masyarakat memahami posisi data sosial ekonominya dalam sistem pemerintah.
Jangan Panik Jika Data Belum Muncul
Apabila hasil pencarian tidak menunjukkan data penerima bansos, masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa bantuan pasti dihentikan secara permanen.
Ada berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan data belum muncul atau status bantuan berubah.
Salah satunya adalah adanya proses pemutakhiran data, perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan status kepesertaan atau proses administrasi penyaluran.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan kembali melalui kanal resmi.
Jika menemukan data yang tidak sesuai, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan pemerintah desa atau kelurahan dan Dinas Sosial setempat.