Menurut dia, kelompok penerima bansos memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda-beda.
BACA JUGA:Bansos 2026: Nama Eva Stevany Rataba Masuk Desil 4, Bantah Pernah Terima PKH
BACA JUGA:Bansos 2026: Jadwal Cek Bansos serta Besaran Dana PKH dan BPNT Lengkap
Sebagian masyarakat mungkin sudah terbiasa menggunakan layanan perbankan digital, tetapi sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan karena keterbatasan pemahaman mengenai rekening, transaksi elektronik maupun keamanan data.
“Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang melindungi penerima manfaat sejak proses identifikasi, pembukaan rekening, hingga penggunaan dan pencairan bantuan,” ujar Selly.
Karena itu, digitalisasi bansos diharapkan tidak justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat miskin dan rentan.
Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah ketika penerima manfaat mengalami rekening bermasalah, kesalahan identitas, saldo bantuan tidak masuk, kendala ketika melakukan pencairan, hingga persoalan yang berkaitan dengan keamanan rekening.
BACA JUGA:Bansos 2026: Ini Daftar Bansos Kemensos Cair September, Ada PKH hingga BPNT
BACA JUGA:Bansos 2026: Skema Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2026 Tahap 3 Cair ke Rekening
Pemerintah, kata Selly, harus menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas sehingga masyarakat tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan tersebut.
Kanal Pengaduan Bansos Harus Mudah Diakses
Selly secara khusus meminta kanal pengaduan bansos tersedia melalui berbagai jalur.
Menurut dia, layanan pengaduan tidak cukup hanya mengandalkan platform digital.
Jalur non-digital juga tetap dibutuhkan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi tidak kehilangan kesempatan untuk menyampaikan keluhan.
BACA JUGA:Bansos 2026: Perlinsos Digital Bebaskan Biaya Pendaftaran, Sasar 49 Juta KK Penerima Bansos
Kondisi tersebut dinilai penting karena penerima bantuan sosial berasal dari berbagai kelompok masyarakat dengan tingkat literasi digital dan keuangan yang tidak sama.