Dengan demikian, masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi atau layanan digital tetap harus memiliki alternatif untuk memperoleh bantuan ketika terjadi masalah dalam penyaluran bansos.
Selain kanal pengaduan, Selly juga menekankan pentingnya pendampingan bagi penerima manfaat.
Pendampingan diperlukan agar masyarakat memahami alasan mereka mendapatkan rekening, bagaimana cara menggunakan rekening secara aman, bagaimana mengecek bantuan yang masuk, serta apa yang harus dilakukan apabila terdapat kesalahan atau kendala.
Pemerintah juga diminta memastikan proses verifikasi penerima bansos berlangsung secara akurat dan transparan.
Integrasi data kependudukan dan data sektor keuangan harus disertai mekanisme pemutakhiran dan koreksi.
Langkah tersebut penting untuk mencegah pembukaan rekening berdasarkan data yang keliru.
Di sisi lain, sistem juga harus mampu mencegah masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan justru terlewat akibat adanya ketidaksesuaian data.
“Masyarakat juga perlu diberi informasi yang jelas mengenai alasan mereka memperoleh rekening, status kepesertaan bansos, serta prosedur apabila terdapat kesalahan data,” tambah Selly.
Keberhasilan Bansos Tidak Sekadar Jumlah Rekening
Selly mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi digital bansos tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah rekening yang berhasil dibuka.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat yang berhak benar-benar menerima bantuan secara tepat waktu, tepat jumlah, aman, serta tanpa dibebani biaya maupun prosedur yang menyulitkan.
Dengan kata lain, digitalisasi harus menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial, bukan sekadar mengejar pencapaian administratif.
Apabila sistem digital mampu mengurangi kesalahan penyaluran, mempercepat proses pencairan, meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan, maka transformasi tersebut akan memberikan manfaat besar bagi penerima bansos.
Namun, apabila sistem tersebut tidak disertai perlindungan, pengawasan dan layanan pengaduan yang efektif, masyarakat justru berpotensi menghadapi persoalan baru.
DTSEN Juga Jadi Sorotan
Selain digitalisasi penyaluran bansos, persoalan pemutakhiran data penerima bantuan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN juga mendapat perhatian.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta mekanisme validasi dan sanggah DTSEN dilakukan secara transparan dan efektif.
Menurut Lestari, pemutakhiran data tidak boleh mengorbankan hak masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan program perlindungan sosial.