Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami mekanisme tersebut, proses pemutakhiran DTSEN diharapkan dapat berlangsung secara lebih terbuka dan partisipatif.
Data Akurat Harus Diikuti Perlindungan Hak Warga
Persoalan data penerima bansos menjadi semakin penting seiring dengan transformasi digital yang sedang didorong pemerintah.
Data yang akurat memang diperlukan agar anggaran perlindungan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Namun, akurasi data juga harus diikuti dengan mekanisme pembaruan dan koreksi yang mudah ketika kondisi masyarakat mengalami perubahan.
Kondisi ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.
Masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi relatif mampu dapat mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan pekerjaan, usaha yang menurun maupun faktor ekonomi lainnya.
Sebaliknya, penerima bantuan yang kondisi ekonominya sudah membaik juga perlu diperbarui statusnya agar program perlindungan sosial tetap tepat sasaran.
Karena itu, proses validasi dan sanggah menjadi bagian penting dalam pengelolaan bansos 2026.
Pada akhirnya, digitalisasi bansos dan pemutakhiran DTSEN harus berjalan beriringan.
Sistem digital dapat membantu pemerintah mengelola data dan penyaluran secara lebih cepat, tetapi tetap membutuhkan pengawasan manusia, pendampingan serta akses pengaduan yang efektif.
Rerie menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur dan dapat dievaluasi secara terbuka.
“Karena setiap kebijakan pembangunan mesti memiliki target yang jelas, berbasis data yang terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka agar hasilnya dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Dengan demikian, tantangan utama bansos 2026 bukan hanya bagaimana pemerintah membuka rekening dan mengintegrasikan data dalam sistem digital.
Tantangan yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh proses tersebut tetap berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
Digitalisasi bansos diharapkan mampu menghadirkan penyaluran bantuan yang lebih cepat, tepat, aman dan transparan.
Pada saat yang sama, kanal pengaduan, mekanisme sanggah DTSEN, verifikasi data serta pendampingan masyarakat harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi tersebut.