Keterbatasan personel, peralatan dan sumber air masih menjadi kendala ketika sejumlah titik muncul bersamaan.
BACA JUGA:Sespimen Polri Turun ke OKI, Kaji Strategi Penanggulangan Karhutla Berbasis Masyarakat
BACA JUGA:PLTS Komunal Jadi Solusi Akses Listrik Desa Pesisir OKI
“Memang ada keterbatasan alat dan personel. Ketika beberapa titik muncul bersamaan, kami harus menentukan prioritas penanganan,” ujar Pratama.
Pemkab OKI akan mempercepat pemenuhan sarana-prasarana yang diusulkan BPBD, TNI dan Polri, termasuk kebutuhan personel tambahan dan relawan. Patroli terpadu juga akan dipetakan berdasarkan zona rawan.
Muchendi meminta kebakaran berulang, khususnya di kawasan konsesi, menjadi perhatian khusus. Perusahaan dan pengelola lahan diminta memperkuat pencegahan dan penanganan di wilayah tanggung jawabnya.
“Kalau terjadi kebakaran berulang di satu lokasi, kita harus tahu penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memiliki atau mengelola lahan harus terlibat maksimal,” tuturnya.
Pemerintah juga akan memetakan kebutuhan sumur bor, embung dan sekat kanal untuk memperkuat pencegahan sekaligus memastikan ketersediaan sumber air di lokasi rawan.
Penyesuaian anggaran akan dilakukan jika diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak sesuai ketentuan.
Selain penanganan api, dampak karhutla terhadap masyarakat akan dipantau melalui 33 puskesmas, termasuk tren ISPA dan kondisi kelompok rentan.
Data tersebut menjadi dasar penyediaan dukungan seperti masker, vitamin dan pelayanan kesehatan.
Evaluasi ini selanjutnya menjadi dasar penataan strategi penanganan karhutla OKI, dari pembagian zona prioritas dan patroli terpadu hingga penguatan sarana, keterlibatan pengelola lahan dan perlindungan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya bicara api, tetapi lupa dampaknya kepada masyarakat,” tutup Muchendi.*