DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Banyuasin resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Banyuasin dan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH, dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuasin yang digelar di Gedung DPRD Banyuasin, Senin (21/9/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Banyuasin, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
BACA JUGA:DPRD Banyuasin Gaungkan Semangat Pancasila
BACA JUGA:DPRD Banyuasin Kawal Progam Pertanian
Kesepakatan antara legislatif dan eksekutif itu diperoleh setelah melalui rangkaian pembahasan di DPRD Banyuasin. Komisi I, II, III, dan IV bersama fraksi-fraksi DPRD memberikan sejumlah masukan, catatan, serta saran terhadap rancangan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani mengatakan, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Menurutnya, penyusunan perubahan anggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Polres Banyuasin Ungkap Kasus Pembunuhan di Pulau Rimau, Pelaku Anak Kandung Korban
BACA JUGA:Songket Banyuasin Curi Perhatian di Kriyanusa 2026
“Penyusunan Perubahan APBD 2026 ini kita selaraskan dengan prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Fokus utama kita adalah perluasan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi lokal, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,” ujar Askolani.
Ia menambahkan, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam perubahan anggaran tersebut. Di antaranya upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
Menurut Askolani, perubahan anggaran harus mampu menyesuaikan kebutuhan daerah dengan kondisi yang berkembang di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Polda Sumsel Bekuk Pengedar Sabu dan Ekstasi di Banyuasin
BACA JUGA:Satresnarkoba Polres Banyuasin Ringkus Pengedar Narkotika di Muara Telang
“Setiap program dan kegiatan harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu, masukan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah,” katanya.
Dalam proses pembahasan, DPRD Banyuasin juga menyampaikan berbagai catatan dan masukan terhadap sejumlah program yang tercantum dalam perubahan APBD.