Dinamika pembahasan antara legislatif dan eksekutif tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan sekaligus upaya bersama untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara tepat sasaran.
Bupati Askolani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Banyuasin yang telah mengikuti proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
“Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas kerja kerasnya. Setiap catatan dan saran konstruktif dari komisi-komisi akan menjadi perhatian serius Pemkab Banyuasin demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif,” ungkapnya.
Persetujuan bersama tersebut sekaligus membuka tahapan berikutnya dalam proses penetapan Perubahan APBD Banyuasin Tahun Anggaran 2026.
Setelah disepakati DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dokumen Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan evaluasi tersebut diperlukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 ditetapkan dan diundangkan secara resmi.
Dengan disepakatinya perubahan APBD ini, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dalam anggaran perubahan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Bagi Pemkab Banyuasin, perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian dokumen keuangan daerah, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai prioritas dan kondisi aktual daerah.
Sementara bagi DPRD, persetujuan tersebut menjadi bagian dari fungsi anggaran sekaligus pengawasan terhadap arah penggunaan keuangan daerah.
Kesepakatan antara kedua lembaga ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan pembangunan Banyuasin hingga akhir tahun anggaran 2026.