Bank Indonesia juga mencatat inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03 persen, dengan tekanan yang berpotensi terjadi di Sumatra.
Bagi pedagang kuliner, ini berarti bahan baku bisa mahal justru ketika pesanan Ramadan memuncak.
Omzet naik, tetapi untung bisa tipis.
Solusinya tidak bisa dibebankan kepada pedagang sendirian.
Pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi perlu menjaga pasokan, memperlancar distribusi dari daerah surplus lewat kerja sama antardaerah seperti yang didorong BI, dan menggelar pasar murah menjelang Ramadan.
Pedagang pun bisa mengamankan stok bahan tahan lama lebih awal atau berbelanja bersama dalam kelompok agar mendapat harga lebih baik.
Semua langkah itu hanya akan berhasil jika dikerjakan bersama.
Kebangkitan ekonomi pascakarhutla tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak.
Pemerintah bisa menghadirkan keringanan usaha, akses modal kerja, dan bazar UMKM yang konsisten, bukan sekadar seremoni.
Dunia usaha bisa membeli produk lokal, menjalin kemitraan dengan pelaku kecil, dan ikut mempromosikan Sumsel.
Media dan warga punya peran juga: katakan dengan jujur ketika udara sudah bersih, dan jujur pula ketika masalah belum selesai.
Kepercayaan dibangun dari kejujuran.
Kolaborasi lintas lembaga sebenarnya pernah dirancang di Sumsel.
Program Beli Kreatif, misalnya, digagas bersama Kemenparekraf, Pemprov Sumsel, dan Bank Indonesia untuk mendorong UMKM yang jumlahnya sekitar 650 ribu dan menyerap 93 persen tenaga kerja daerah.
Semangat serupa layak dihidupkan kembali, kali ini dengan fokus pada pelaku usaha yang terdampak asap.
Sebagai warga, cara paling sederhana mendukung pemulihan sudah ada di depan mata.