Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan 4 Kabupaten Baru untuk Atasi Ketimpangan Pembangunan

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan 4 Kabupaten Baru untuk Atasi Ketimpangan Pembangunan.

Upaya pemekaran wilayah Sumatera Utara (Sumut) kembali menguat sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. 

Bahkan, pemekaran wilayah Sumatera Utara ini muncul di tengah dinamika pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.

Dan sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, serta elit politik lokal terus mendorong pemekaran wilayah Sumatera Utara untuk membentukan 4 kabupaten sebagai daerah otonomi baru (DOB).

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara Dinilai Jadi Solusi Strategis

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan Provinsi Toba Raya Tingkatkan Efisiensi Administrasi

Tujuan dari pemekaran wilayah Sumatera Utara ini sendiri diantaranya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan.

Dalam pemekaran wilayah Sumatera Utara kali ini, ada empat usulan calon kabupaten baru yang dianggap paling siap untuk dimekarkan dari kabupaten induknya. 

Keempat kabupaten baru hasil pemekaran wilayah Sumatera Utara ini yakni Kabupaten Pantai Barat Pesisir, Kabupaten Teluk Aru, Kabupaten Deli Serdang Hulu, dan Kabupaten Deli Serdang Hilir. 

Terakhir, pemekaran wilayah Sumatera Utara ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, memperkuat kualitas layanan publik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di tingkat lokal.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara Jadi Jawaban Kebutuhan Warga

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Calon Provinsi Jasela Kombinasi Harmonis Budaya Jawa dan Sunda

Urgensi Pemekaran Wilayah Sumatera Utara

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia dan wilayah yang luas, Sumatera Utara menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan. 

Banyak wilayah, khususnya yang terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten induk, masih mengalami kesenjangan fasilitas dasar seperti infrastruktur jalan, pelayanan administrasi, kesehatan, dan pendidikan.

Sumber: palpos.disway.id