Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Pantai Timur Siap Catat Sejarah Baru

Dengan menjadi kabupaten sendiri, setiap kecamatan diharapkan memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, dan administrasi yang lebih dekat, cepat, dan responsif.

Pemekaran wilayah Sumatera Selatan melalui Kabupaten Pantai Timur dipandang sebagai jalan keluar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat pesisir.

Tahapan Administrasi dan Tantangan Moratorium DOB

Saat ini, usulan pembentukan Kabupaten Pantai Timur telah memasuki tahap pengumpulan dokumen administratif dan penyusunan kajian akademik. 

Dukungan DPRD OKI dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor penting sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Tantangan terbesar adalah moratorium pembentukan DOB yang masih berlaku sejak 2014. 

Meski demikian, pemerintah pusat mulai memberi sinyal akan membuka kembali moratorium dengan prioritas daerah yang mengalami kesulitan akses pelayanan dasar.

Tokoh masyarakat berharap Kabupaten Pantai Timur dapat masuk dalam daftar DOB prioritas nasional. 

“Secara geografis, ekonomi, dan sosial, Pantai Timur sangat layak menjadi daerah otonomi baru,” ujar koordinator Forum Pemekaran Pantai Timur.

Menuju Sejarah Baru Pemekaran Sumatera Selatan

Pemekaran wilayah Sumatera Selatan melalui pembentukan Kabupaten Pantai Timur bukan sekadar ambisi regional, melainkan perjuangan panjang untuk keadilan pembangunan. 

Dengan wilayah luas, potensi ekonomi besar, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Pantai Timur memiliki peluang kuat untuk mencatat sejarah baru dalam peta pemerintahan Indonesia.

Jika moratorium DOB dicabut dan proses ini dikawal secara serius, Kabupaten Pantai Timur berpotensi menjadi contoh sukses pemekaran wilayah yang benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat.

Sumber: palpos.disway.id