Bupati Toha : Jalankan Amanah dengan Profesional dan Jaga Efektivitas Pemerintahan

SEKAYU, PALPOS.ID – Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH secara resmi melantik Drs Syafaruddin MSi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam pelantikan yang digelar di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Selasa (11/11/2025).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat dan turut dihadiri jajaran Forkopimda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.

Dalam kesempatan itu, Bupati Muba menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus berjalan efektif dan berkesinambungan.

"Sebagaimana kita ketahui, Sekda sebelumnya yaitu Dr H Apriyadi MSi telah memperoleh amanah baru sebagai Asisten I di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Curi 60 Tandan Sawit, Warga Ujan Mas Dibekuk

BACA JUGA:Sosialisasi, Pembentukan dan Penguatan Kapasitas PPID Desa Sialang Agung

Atas nama Pemerintah Kabupaten Muba, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi beliau selama bertugas di Muba,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati Muba menyampaikan selamat kepada Drs Syafaruddin MSi yang dipercaya mengemban amanah sebagai Pj Sekretaris Daerah.

Ia berharap pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, serta menjadi penggerak utama jalannya birokrasi dan pelayanan publik di Kabupaten Muba.

"Jabatan ini memiliki peran strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Saya berpesan agar kesinambungan tata kelola pemerintahan, baik administratif maupun pelayanan publik, tetap terjaga tanpa hambatan,” ucapnya.

BACA JUGA:Teladani Semangat Juang Pahlawan, Momentum Renungan Bagi Generasi Penerus

BACA JUGA:Pemkab Muba Komitmen Cari Jalan Keluar Sesuai Regulasi untuk Kesejahteraan Guru Swasta

Bupati juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang telah ditetapkan, serta menjaga prinsip profesionalitas dan netralitas ASN agar tidak terjadi benturan dalam proses pengambilan kebijakan.

“Reformasi birokrasi harus terus dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Sumber: