Minta Dewan Kawal Ketidakjelasan Sekda Muara Enim Defenitif

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Selain persoalan pemilihan Wakil Bupati Muara Enim menuai kritik.

Persoalan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim, yang diusulkan oleh Penjabat Bupati Muara Enim sebelumnya H Nasrun Umara (HNU) kepada Gubernur Sumsel hingga saat ini belum ada kejelasan, juga menjadi pertanyaan masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

Soalnya, ketiga nama calon sekda yakni Ir Yulius MSi, H Rinaldo STTP MSi dan Ardian Arifanardi Ap MSi telah diserahkan Tim Pansel ke BKPSDM. Setelah itu, BKPSDM akan menyerahkan ke Bupati.

Kemudian baru Bupati sesuai kewenangannya akan memilih satu nama dari tiga nama yang diberikan oleh Pansel.

Setelah itu, nama tersebut akan disampaikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan tembusan ke Gubernur Sumsel. Setelah disetujui oleh KASN, baru dilaporkan ke Gubernur Sumsel.

Setelah disetujui Gubernur Sumsel, barulah nama tersebut akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk minta persetujuan dan dilakukan pelantikan.

"Persoalan sekda defenitif ini telah mengalami kekosongan sekitar dua tahun lalu karena Sekda Muara Enim (Alm) Ir H Hasanudin MSi meninggal dunia karena sakit. Kemudian jabatan Sekda Muara Enim beberapa kali dijabat dengan orang yang berbeda-beda mulai bersatus Plh, Plt dan Pj. Kemudian Pemkab Muara Enim telah melakukan seleksi calon sekda defenitif  Namun hingga kini tidak ada kejelasan," ujar Tokoh Masyarakat Muara Enim Drs Aminullah Zainal, Minggu (31/07).

Mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim ini, mengatakan prosesnya seleksi Sekda defenitif dari Pansel telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.

Setelah Pj Bupati Muara Enim menerima tiga nama calon Sekda Muara Enim tersebut, kata dia, Bupati Muara Enim selaku PPK akan memilih salah satu nama dan disampaikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan tembusan ke Gubernur Sumsel.

Setelah disetujui oleh KASN, baru dilaporkan ke Gubernur Sumsel. Setelah di setujui Gubernur Sumsel, barulah nama tersebut akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk minta persetujuan dan dilakukan pelantikan.

"Kalau dirunut sebenarnya tidak ada permasalahan lagi. Menjadi pertanyaan tersumbatnya dimana. Kalau tersumbatnya di gubernur, kita selaku masyarakat meminta Pj bupati saat ini untuk konsulidasi dengan gubernur kendala mekanismenya dimana. Jangan sampai terjadi ketersinggungan antara Pj bupati sebelumnya dengan gubernur Kabupaten Muara Enim dirugikan,"tegas Aminullah.

Kalau memang itu terjadi (Ketersinggungan), kata dia, dirinya meminta Gubenur Sumsel H Herman Deru, untuk tidak memperpanjangnya. Sebab, planning anggaran dan pembangunan untuk hajat masyarakat banyak di Kabupaten Muara Enim ada ditangan sekda defenitif.

"Kalau memang tidak terjadi ketersinggungan dengan pj bupati sebelumnya, diharapkan gubernur untuk setujui dan mengirimkan nama calon sekda defenitif barulah nama ke Menteri Dalam Negeri untuk minta persetujuan dan dilakukan pelantikan,"harapnya.

Selain itu, dirinya juga anggota DPRD Kabupaten Muara Enim untuk mengawal dan bila perlu jembola terkait persoalan sekda defenitif ke Gubernur Sumsel dan Kementerian Dalam Negeri.

"Pimpinan dewan dan Komisi I DPRD Muara Enim harus tanggap terkait persoalan sekda definitif tersebut. Jangan hanya bernafsu mengurusi pemilihan wakil bupati sehingga persoalan sekda defenitif terkesan diabaikan," tegasnya. (*)

Sumber: