Masalah Guru Honorer di Sumsel, Ini Kata Anggota Komisi V DPRD Sumsel

PALEMBANG, PALPOS.ID - Anggota Komsi V DPRD Sumsel H. Rizal Kenedi mengatakan guru tak mungkin jadi outsourcing, sehingga tidak bisa jadi solusi masalah pengangkatan guru honor di Sumsel.

Menurut Rizal, pemerintah harus mempunyai solusi lain terkait perekrutan guru honor di Sumsel untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tak pernah menemukan kata selesai. Karena kata Rizal Kenedi, guru tak mungkin jadi outsourcing.

Sementara, lanjut Rizal, kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk perekrutan guru PPP sangat minim, dibandingkan dengan jumlah guru honor yang ada saat ini. 

Berdasarkan data, jumlah guru honor yang ada di Sumsel ini mencapai 11 ribu orang. Namun, kuota jalur rekrutmen PPPK tidak sampai ribuan. 

“Di satu sisi proses belajar mengajar harus tetap berjalan di sekolah dan ini harus dicarikan solusi kedepan. Kalau guru dijadikan tenaga outsourcing tidak mungkin karena bukan bidang itu,” katanya.

Padahal lanjut Rizal, keberadaan tenaga honor masih sangat dibutuhkan, terutama di Sumsel. Rizal mencontohkan ada salah satu sekolah PNS-nya hanya satu orang  sehingga jika nantinya guru honor ini dihilangkan, dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tidak berjalan.

"Masalahnya PPPK ini kan kuotanya bukan kita mengajukan. Itu dari pusat sementara gajinya dibebankan ke APBD dan menjadi beban daerah," jelasnya.(*)

Sumber: