Dihadapan DPRD dan Disdik Sumsel, Ketua OSIS dan Guru SMKN 1 Indralaya Selatan Bongkar Borok Kepsek

OGANILIR, PALPOS.ID — Suasana haru dan tegang menyelimuti ruang pertemuan antara Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, serta para guru dan siswa SMK Negeri 1 Indralaya Selatan.

 

Dalam forum resmi tersebut, Ketua OSIS Kelvin Valentino dengan lantang membuka sederet dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) di hadapan para pejabat dan anggota dewan.

 

Kelvin menyampaikan sedikitnya ada 12 tuntutan yang selama ini menjadi keluhan para siswa.

 

Ia menuturkan bahwa biaya seragam dan perlengkapan sekolah setiap tahun terus mengalami kenaikan, sementara kualitasnya justru menurun.

BACA JUGA:Ketua Baznas OKI Tewas dalam Kecelakaan Maut di Jalintim Indralaya, Diduga Sopir Truk Mengantuk

BACA JUGA:Polsek Pemulutan Amankan Pria Asal Palembang Saat Coba Curi di Rumah Warga Babatan Saudagar

 

“Kami bandingkan jas almamater lama dan baru, bahan yang baru jauh lebih tipis dan cepat rusak,” ungkap Kelvin sembari menunjukkan perbedaan kualitas pakaian tersebut.

 

Selain itu, Kelvin juga menyoroti masalah pakaian muslim yang bahannya semakin tipis, hingga tidak layak dipakai sebagai seragam resmi.

 

Ia juga membeberkan adanya dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dengan besaran bervariasi antara Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per siswa.

 

Fasilitas sekolah juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, proyektor sangat minim dan banyak komputer rusak yang tak kunjung diperbaiki.

BACA JUGA:Bupati Panca dan Wabup Ardani Hadiri Pisah Sambut Dandim 0402/OKI-OI di Pendopoan Tanjung Senai

BACA JUGA:Polisi Tangkap Pelaku Pemalakan di Simpang Muara Meranjat, Ogan Ilir

 

“Kami dari kelas 12 bahkan harus belajar di ruang laboratorium karena penambahan jurusan tidak diikuti dengan penambahan ruang kelas. Akibatnya, kegiatan praktik menjadi tidak kondusif,” ujarnya.

 

Lebih jauh, Kelvin membeberkan bahwa foto kelulusan dan dokumentasi sekolah yang seharusnya dibiayai dari dana BOS malah dibebankan kepada siswa.

 

Ia juga menyayangkan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak berjalan aktif, sementara dana pengajuan kegiatan sering dipotong dan uang pembinaan tidak dibayarkan.

 

Tak kalah miris, tumpukan sampah yang mengeluarkan bau tak sedap disebutnya kerap mengganggu proses belajar mengajar.

BACA JUGA:Pemkab Ogan Ilir Sediakan Lahan Satu Hektar untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri

BACA JUGA:Siswa SMKN 1 Indralaya Selatan Demo Tuntut Kepala Sekolah Dicopot, Ada Dugaan Korupsi hingga Pelecehan Sekual

 

Bahkan, yang mengejutkan Kelvin menyebut ada kasus pelecehan yang dilakukan oknum sopir kepala sekolah

yang merupakan kakak ipar sang kepsek namun hingga kini tidak ada tindak lanjut dari pihak sekolah.

 

“Korban sampai pindah sekolah karena malu,” ujarnya dengan nada kecewa.

 

Ia juga menambahkan, ruang UKS hampir tidak memiliki fasilitas kesehatan, bahkan obat-obatan dasar pun tidak tersedia.

 

Selain itu, tukang sapu sekolah belum menerima gaji selama berbulan-bulan, dan penggunaan dana BOS dinilai tidak transparan.

 

Yang paling menyedihkan, lanjut Kelvin, uang infak Jumat milik siswa pun ikut dipakai tanpa kejelasan penggunaannya.

 

Pernyataan berani dari Ketua OSIS itu mendapat dukungan dari para guru. Salah satunya, Hendra, Ketua Jurusan Listrik di sekolah tersebut, yang turut angkat bicara.

 

Ia mengibaratkan permasalahan ini sebagai “bom waktu” yang akhirnya meledak.

 

“Telur busuk kalau disimpan, baunya pasti akan tercium juga. Begitu pula dengan masalah di sekolah kami,” ujarnya di hadapan Komisi V.

 

Hendra mendesak Komisi V DPRD Sumsel dan Disdik Sumsel untuk segera menonaktifkan kepala sekolah dari jabatannya dan melaporkan hal ini kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru.

 

“Kami tidak bermaksud menjatuhkan pimpinan, tapi ini realita. Jika tidak ada langkah tegas, siswa kami sudah sepakat tidak mau belajar,” tegasnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Alwis Gani, bersama wakil dan sekretarisnya, berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini secara serius.

 

“Besok kami akan rapat bersama Dinas Pendidikan, BKD, dan Inspektorat untuk memperjelas duduk persoalan ini,” ujar Alwis Gani.

 

Ia juga menegaskan bahwa masalah hukum harus diselesaikan secara hukum, sementara persoalan moral harus diselesaikan dengan etika moral.

 

Komisi V DPRD Sumsel juga mengatakan akan mengundang langsung kepsek bersangkutan untuk dimintai keterangan.

 

Rapat yang digelar Kamis, 9 Oktober di aula SMK N 1 Intan tersebut turut dihadiri oleh Kasubag Kepegawaian Disdik Sumsel, Enda Kusuma Dewi, serta Kabid SMA/SMK dan jajaran, termasuk Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Ogan Ilir.

Sumber: