Sosialisasi Pembangunan Fly Over Dihujani Protes Warga

Jika dari awal pihak PT KAI transparan dan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan tentu tidak ada seperti ini dan sudah selesai permasalahan tersebut. “Kami minta pihak PT KAI transparan dan terbuka jangan ditutup-tutupi, untuk menghindari kecurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.

 

Sementara itu, Satker P2JN III Sumsel Embudhi Erawan mengatakan, pada dasarnya pihaknya hanya mengerjakan kontruksi. Sementara pembebasan lahan itu merupakan wewenang PT KAI dan Pemkab Muara Enim. Jika lahan tersebut dibebaskan dan clear and clean baru proyek tersebut akan dilelangkan ke P2JK.

 

Jika lahan tersebut belum clear, pihaknya belum bisa melelang proyek tersebut karena nanti takutnya ketika penandatanganan kontrak lahan tersebut ternyata masih bermasalah dan mendapat protes dari masyarakat karena merasa belum ada ganti rugi. 

 

“Informasi dari pihak KAI dan Pemkab Muara Enim, awal Desember permasalahan lahan sudah selesai, jadi kalau sudah clear pihaknya bisa memastikan lelang tersebut,” ujarnya.

 

Terkait banyaknya protes masyarakat pada rapat tadi, dirinya mengatakan berdasarkan komitmen dari pihak Pemkab Muara Enim dan PT KAI itu memungkinkan, karena sudah lebih dari 3 kali menggelar rapat zoom dengan pihak balai dan mereka (Pemkab dan PT KAI) menyanggupi awal Desember ini bisa dilelangkan. 

 

Karena paket ini, dikerjakan tahun jamak tahun 2023 dan 2024, karena pada 2024 sudah ada Pilpres dalam arti pergantian pimpinan sehingga harus selesai. Adapun panjang flyover 650 meter, bentang lebar 50 meter sisanya ada dinding lahan total lahan 16.500 meter persegi dengan biaya Pagu senilai 77 miliar menggunakan dana SBSN. (*)

Sumber: