Pemerintah Harus Berpihak pada Masyarakat : Terkait Penyelesaian Masalah di Pasar 16 Ilir

PALEMBANG, PALPOS.ID - Sikap yang ditunjukkan pemerintah Kota PALEMBANG, dalam penyelesaian masalah yang dihadapi ratusan bahkan ribuan pedagang dan pembeli di Pasar 16 Ilir,

mendapat sorotan tajam dari Pangamat Sosial Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-butar.

Menurut pria yang terkenal keras terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini mengatakan, mencermati perkembangan proses penyelesaian masalah Pasar 16 Ilir Palembang,

BACA JUGA:Segel Gedung Pasar 16 Ilir Dibuka, Pj Wali Kota Palembang: Toleransi Satu Bulan untuk Kaji Harga Sewa Kios

BACA JUGA:Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Minta Gembok-Seng di Pasar 16 Dibuka dan Harga Sewa Kios Dikaji Ulang

jelas terlihat kalau keputusan ataupun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Perumda Pasar Palembang,

sangat-sangat tidak  berpihak kepada ratusan pedagang yang selama ini melakukan aktifitas  bermata pencaharian disana.

“Jujur saya sangat kecewa dengan sikap pemkot yang terkesan tidak prduli, atau bahkan lebih memihak kepada pengusaha dari pada warganya sendiri.

Sikap pemerintah, menurut saya sangat tidak sejalan dengan selogan-selogan yang selalu dituliskan diberbagai reklame,” ujar Bagindo.

BACA JUGA:Mengintip Keajaiban Stroberi: Solusi Ampuh untuk Kulit Kusam

BACA JUGA:Elektabilitas Ratu Dewa Meroket, Ini Hasil Survey Terbaru LKPI untuk Calon Walikota Palembang

Pemerintah terkesan lebih mengutamakan kepentingan pihak Pengusaha swasta ( PTBCR ) yang "memasarkan "  kios dengan  harga yang cukup fantastis.

“Dalam pelaksanaanya PT BCR membandrol harga lumayan tinggi untuk setiap kios yang ada di 16 ilir.

Mulai harga Rp 350 hingga Rp500juta.  Dengan  demikian Pemko Palembang lebih dominan  berorientasi komersial tanpa mengindahkan  substansi sosial ekonomi warganya.

Sumber: