Kanwil Kemenkumham Sumsel Raih Penghargaan Terbaik ke-2 Penyelesaian LPJ dari KPPN Palembang

Palembang, Palpos.ID - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menerima penghargaan sebagai Terbaik Ke-2 Kategori Penyelesaian Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bendahara kategori Pagu Kecil.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan, pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2022, bertempat di Gedung Keuangan Negara - KPPN Palembang (28/2).

Kanwil Kemenkumham Sumsel diwakili Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Benni Risky menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana.

Penghargaan itu diraih mengalahkan 159 satker Pagu Kecil lmitra kerja KPPN Palembang lainnya

BACA JUGA:Kepada Petugas Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Tekankan Pentingnya Sikap Harmonis dalam bekerja

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dimulai dengan Kata Sambutan Kepala KPPN Palembang, Edy Prayitno.

Disampaikan Edy, kegiatan ini diikuti oleh seluruh (288 satker) mitra kerja KPPN Palembang, dimana 30 hadir secara langsung dan 258 satker lainnya hadir secara virtual.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi kinerja pengelolaan keuangan jajarannya yang berhasil diapresiasi tersebut.

Menurut Ilham, Kanwil Kemenkumham Sumsel senantiasa mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan dan sistematis.

BACA JUGA:Kunjungi Kawasan Karya Cipta di Yogyakarta, Kanwil Kemenkumham Sumsel Siap Dukung Pariwisata Berbasis KI

“Apresiasi ini tak lepas dari kerja semua pegawai dalam melaksanakan penyerapan anggaran yang optimal, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel oleh PPK maupun bendahara”, jelasnya.

Lanjut Ilham, keberhasilan pengelolaan keuangan Kanwil Sumsel juga telah diapresiasi, melalui penghargaan Terbaik ke-3 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Kategori Pagu Besar.

Penilaian tersebut atas evaluasi 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang diberikan Kepala Biro Keuangan pada 25 Februari lalu.

“semoga tahun ini prestasi itu dapat dipertahankan oleh semua jajaran termasuk seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi”, sambungnya. 

Sumber: