4 Satker Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK

4 Satker Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK

4 Satker Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK.-Foto: Humas Kemenkumham-

PALEMBANG, PALPOS.ID - Sabtu (26/8), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya, menyampaikan apresiasi kepada 4 (empat) satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang telah mengikuti Desk Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digelar pada 22 dan 23 Agustus 2023.

Desk Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK kali ini diselenggarakan secara mandiri oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham kepada seluruh satker yang telah ditetapkan sebagai usulan satker menuju WBK sesuai dengan keputusan Kemenpan-RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN).

Pada tahun 2023 ini, terdapat 4 (empat) satker perwakilan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang ditetapkan sebagai satker usulan WBK, yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas IIB Martapura, dan Lapas Kelas IIB Sekayu.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Bentuk Klinik Pratama di Lembaga Pemasyarakatan, Siap Layani Warga Binaan

Secara berturut-turut, empat satker tersebut telah mengikuti desk evaluasi yang dilakukan secara virtual.

Pada saat desk evaluasi, satker diminta untuk menyampaikan paparan singkat hasil pembangunan Zona Integritas.

Adapun poin penting yang disajikan dalam paparan saat wawancara meliputi progres dan capaian hasil pembangunan Zona Integritas pada 6 (enam) Area Perubahan (before-after) hingga sesi tanya jawab masing-masing pokja yang diuji oleh Tim Penilai Mandiri (TPM).

BACA JUGA:Menkopolhukam dan Menkumham Temui Eks MAHID di Belanda Bahas Kewarganegaraan dan Repatriasi

Kakanwil Ilham Djaya menuturkan, proses pembangunan zona integritas tidak hanya harus dilakukan secara praktik saja, tetapi perlu dibuktikan juga implementasi konkret melalui pemaparan bukti data dukung hasil dari pembangunan ZI tersebut.

"Saran dan evaluasi terhadap penajaman data dukung dan inovasi yang disampaikan oleh TPM perlu dijadikan pedoman perbaikan oleh satker," kata Ilham. 

"Tunjukkan integritas kita dengan tetap konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Karena yang kita kejar bukan hanya predikat WBK saja, tapi outcome yang lebih penting," tegas orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Sumsel tersebut.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Optimalkan Indeks Pengelolaan Aset Melalui Pra-Penyusunan RKBM Tahun 2024

Menurut keterangan Ilham, selanjutnya keempat satker ini akan menerima kunjungan verifikasi lapangan sekaligus wawancara secara on desk oleh TPM, yang akan dilaksanakan pada 28-29 Agustus mendatang.*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: