Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Ternyata Segini Rata-rata Gaji Karyawan Tambang Emas Per Bulan

MANADO, PALPOS.ID – Pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara, ternyata segini rata-rata gaji karyawan tambang emas per bulan.

Diketahui, gaji karyawan tambang emas itu paling rendah Rp8-10 juta per bulan. Dan gaji paling rendah itu diterima karyawan bagian akuntan pajak dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun.

Namun, ada juga gaji paling tinggi pekerja tambang emas diraih jabatan Head of Internal Audit yakni sekitar Rp56-60 juta per bulan. Namun harus pengalaman kerja 10-15 tahun untuk menggapai jabatan tersebut.

Kemudian ada juga manajer kontrak atau contract manager dengan gaji Rp37-58 juta per bulan. Serta jabatan lainnya, termasuk maintenance supervisor dengan gaji Rp10-15 juta per bulan.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Tambang Emas Rakyat di Ratatotok Sudah Sejak Zaman Belanda

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, 5 Daerah Terkaya PDRB Tertinggi, Apakah Kota Manado Termasuk?

Pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara, 4 kabupaten surga tambang emas, dan 5 perusahaan pemegang kontrak karya

Adapun keempat kabupaten penghasil emas terbesar itu, yakni Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow atau Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau Kabupaten Boltim.

Sementara 5 perusahaan pemegang kontrak karya dari Pemerintah Pusat untuk tambang emas yakni PT Tambang Tondano Nusajaya, PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT J Resources Bolaang Mongondow, PT Tambang Mas Sangihe, dan PT Meares Soputan Mining.

Selain itu, ada 13 perusahaan mengantongi IUP dengan lahan garapan 18.737,92 hektare. Sedangkan potensi emas di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 51.1 juta ton emas.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Penambang Emas Rakyat di Ratatotok Hasilkan Rp15 Juta Per Bulan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Tambang Emas Terbesar Milik Pengusaha Indonesia

Update Terbaru! Pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Utara usul bentuk 2 provinsi baru.

Hal itu sesuai aspirasi warga dan tokoh masyarakat setempat, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.

Sumber: