Lapas Perempuan Palembang Jalan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Lapas Perempuan Palembang Jalan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Lapas Perempuan Palembang Jalan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas.-Foto: Humas Kemenkumham-

Lapas Perempuan Palembang jalan verifikasi lapangan evaluasi pembangunan  zona integritas. Foto ist

PALEMBANG, PALPOS.ID - Tim Penilai Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal Kemenkumham melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi layanan serta fasilitas sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Rabu (30/8).

Penilaian ini menjadi salah satu dasar dalam kontestasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Tim penilai Mandiri mengawali verifikasi lapangan dengan meninjau ruangan dan fasilitas yang ada di Lapas Perempuan Palembang, mulai dari parkir, alur layanan, toilet dan ruang tunggu pengunjung, ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSP), blok hunian warga binaan, ruang perpustakaan, wartelsuspas, Dapur hingga Bimker. 

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Lakukan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan

TPM memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan benar. 

"Dari pantauan di lapangan, kami mengapresiasi berbagai perubahan yang dilakukan oleh jajaran Lapas Perempuan Palembang, terutama dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun warga binaan," tutur Yon Sumitro selaku pengendalian teknis TPM Inspektorat Jenderal Kemenkumhan.

Menurutnya, layanan di Lapas Perempuan Palembang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah dan transparan, mengingat banyaknya inovasi  tusi yang telah diciptakan. 

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel ajak APH Kedepankan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara

"Apalagi Lapas Perempuan Palembang ini sudah berproses hampir 5 tahun dalam pembangunan Zona Integritas, saya rasa sangat patut diapresiasi ya," lanjutnya.

Selanjutnya, TPM juga melakukan interview pegawai atas layanan satker, pemenuhan hak WBP, reward & punishment, serta pengelolaan bimker. 

Selain itu juga dilakukan pendalaman-pendalaman terhadap inovasi pelayanan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima layanan. 

BACA JUGA:Konsisten Jaga Akuntabilitas Keuangan, Kemenkumham Sumsel Raih Penghargaan dari KPPN Palembang

“Inovasi unggulan SI-INA (Sistem Informasi SI-INA) menjadi andalan Lapas Perempuan Palembang dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik dalam hal pembinaan dan pemberian program serta hak-hak narapidana,” pungkas Sumitro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: