Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Wisata Eksotis Goa Mulut Besar Calon Provinsi Berau Raya

Namun, proses pemekaran wilayah tidak selalu berjalan mulus. Salah satu hambatan yang saat ini dihadapi adalah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Ini Profil Singkat Provinsi Penghasil Karet dan Kelapa Sawit

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Berbatasan Dengan Negara Malaysia Dan Laut Jawa

Moratorium ini menjadi kendala dalam usaha mewujudkan Provinsi Berau Raya. Meskipun begitu, semangat dan tekad untuk melanjutkan perjuangan pemekaran wilayah tetap tinggi di kalangan masyarakat Berau.

Saat ini, Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 13 kecamatan, 10 kelurahan, dan 100 desa atau kampung. Jika Provinsi Berau Raya terbentuk, akan menjadi salah satu provinsi terluas di Indonesia. 

Luas wilayahnya bahkan melebihi Provinsi Bengkulu yang hanya memiliki wilayah seluas 19.9 ribu kilometer persegi. Dua kali lipat lebih besar dari Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang hanya mencapai 16.7 kilometer persegi, serta hampir tujuh kali lipat lebih besar dari Provinsi Bali dengan luas wilayah 5.780 kilometer persegi.

Ibukota calon Provinsi Berau Raya diusulkan akan tetap berada di Tanjung Redeb, yang saat ini juga menjadi ibukota Kabupaten Berau. Ini akan memungkinkan kontinuitas pelayanan publik dan stabilitas administrasi dalam proses pemekaran.

Dalam mengusulkan pembentukan Provinsi Berau Raya, pemerintah dan masyarakat harus mempertimbangkan dengan matang aspek ekonomi, sosial, dan politik. 

Pembentukan provinsi baru bukanlah proses yang mudah dan akan menimbulkan berbagai perubahan dalam tatanan pemerintahan daerah. 

Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan yang komprehensif serta dialog yang baik antara berbagai pihak yang terlibat.

Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, usulan pembentukan Provinsi Berau Raya di Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di wilayah tersebut. 

Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada dukungan dan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan pusat, serta kesiapan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam proses ini. *

 

Sumber: