Berikan Kepastian Hukum Usulan Pemekaran Wilayah, Senator Desak Cabut Kebijakan Moratorium DOB
Berikan Kepastian Hukum Usulan Pemekaran Wilayah, Senator Desak Cabut Kebijakan Moratorium DOB.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Ketiga, untuk wilayah yang jumlah penduduknya sudah sangat besar seperti di Provinsi Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya.
“Memang harus dilakukan secara bertahap. Misalnya 10 wilayah dulu dalam satu tahun. Tahun depan juga begitu. Begitu terus, sampai selesai semuanya,” terang Abraham Liyanto.
Abraham Liyanto berharap 10 usulan pemekaran daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Provinsi NTT segera diproses begitu kebijakan moratorium DOB dicabut Pemerintah Pusat.
Ke-10 daerah usul pemekaran itu yakni calon Kabupaten Adonara pemekaran Kabupaten Flores Timur. Kabupaten Pantar pemekaran Kabupaten Alor, Kabupaten Amfoang pemekaran Kabupaten Kupang.
Kemudian, Kabupaten Amanatun pemekaran Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai Barat Daya pemekaran Kabupaten Manggarai Barat, serta Kota Maumere.
Kemudian ada empat dari Kabupaten Sumba Timur yaitu Kabupaten Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Selatan, Kabupaten Sumba Timur Jaya dan Kabupaten Malolo.
BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah, Ini Batas Wilayah Calon Daerah Provinsi Lampung Tengah
“Semua berkas sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sudah lengkap. Tinggal proses saja begitu kebijakan moratorium dicabut,” tambahan Abraham Liyanto.
Terpisah, Mendagri Tito Karnavian mengemukakan pencabutan moratorium pemekaran daerah bergantung pada kesiapan anggaran Pemerintah Pusat.
Jika dana APBN cukup untuk pembiayaan pemekaran maka moratorium dapat dicabut. “Kami sedang bahas bersama DPR RI terkait hal itu,” kata Tito.
Sejak moratorium DOB berlaku tahun 2014, setidaknya sudah ada 329 usulan pemekaran wilayah yang sampai ke Kemendagri. Rinciannya, sebanyak 56 calon provinsi baru, 236 calon kabupaten baru, dan 37 calon kota baru. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
