Mau Maju Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

PALEMBANG, PALPOS.ID-Banyaknya kandidat calon kepala daerah yang ditunjuk menjadi PJ kepala daerah. Dikhawatirkan akan mempengaruhi peta politik di tanah air, termasuk Sumsel.

Lantas, apakah PJ kepala daerah ini tetap bisa ikut pilkada atau tidak. 

Berikut hasil pembahasan dalam Diskusi Publik Kajian Kritis Posisi PJ Kepala Daerah Perspektif Hukum dan Politik Roca Cafe Senin, (9/10) malam. 

BACA JUGA:HAR Ingatkan Warga Waspada Api di Musim Kemarau

Dalam diskusi Pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr M Husni Thamrin M.Si menjelaskan, PJ Kepala Daerah sangat rawan untuk menyalahgunakan   jabatannya ke ranah politik.

"Kalau PJ kepala daerah, bisa ikut kontestasi pilkada. Maka akan sangat rawan bagi mereka untuk tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Husni.

Salah satu kerawanannya adalah, menggunakan dana Bansos untuk pencitraan para PJ tersebut. Indikasi-indikasi seperti itu bisa saja terjadi. "Makanya masyarakat harus pintar untuk melihatnya," kata dia.

BACA JUGA:Masada Village, Pesona Keindahan di Bogor Viewnya Bikin Nagih, Harganya Pas Dikantong

Tidak hanya itu, lanjutnya, PJ juga rawan untuk meningkatkan popularitasnya dengan menjadi endorse baik iklan pemerintahan maupun perusahaan.

Dengan menampilkan foto foto PJ tersebut di baleho atau banner. Yang mana semua biayanya menggunakan anggaran pemerintah.

Menurutnya endorcement memiliki peluang untuk bisa berdekatan dengan masyarakat semisalnya dengan memasang banner dan foto profil dirinya. 

BACA JUGA:Honda Luncurkan Retro Ganas CB190SS : Maskulin Banget, Bikin Masalah bagi Yamaha XSR 155 !

Namun dibalik itu bisa saja mereka ingin memperkenalkan dirinya kepada seluruh masyarakat, untuk kembali bisa memimpin lagi. 

Meski demikian, bila PJ tersebut mau mencalonkan diri maka mereka harus mundur. 

Sumber: